BAB 3

 # BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

## A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Peradaban ekonomi Nusantara tidak lahir dari ruang kosong, melainkan tumbuh dari akumulasi panjang interaksi antara sistem nilai adat yang telah mengakar sejak masa pra-Islam dengan ajaran Islam yang masuk melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi.

**Tradisi Ekonomi Pra-Islam di Nusantara**

Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem ekonomi yang mapan berbasis pada:

1. **Ekonomi agraris komunal** — sistem pertanian sawah yang mengandalkan kerja sama kolektif dalam pengelolaan irigasi (subak di Bali, misalnya), pembagian lahan, dan panen bersama.

2. **Ekonomi maritim dan perdagangan** — kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit telah membangun jaringan perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India, Tiongkok, dan Timur Tengah.

3. **Sistem barter dan pasar tradisional** — pasar sebagai ruang pertemuan ekonomi sekaligus sosial, dengan nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan (trust) yang dijaga oleh norma adat.

4. **Hukum adat (customary law)** — mengatur kepemilikan tanah komunal, hak ulayat, dan pembagian hasil yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

**Masuknya Islam dan Proses Akulturasi**

Islam masuk ke Nusantara terutama melalui jalur perdagangan, dibawa oleh pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab. Karena jalur masuknya adalah perdagangan, maka sejak awal Islam di Nusantara memiliki karakter yang lekat dengan etika bisnis dan ekonomi. Beberapa poin penting:

- Para pedagang Muslim tidak hanya membawa komoditas, tetapi juga membawa nilai-nilai muamalah Islam: kejujuran (*shidq*), amanah, larangan riba, larangan gharar (ketidakpastian), dan keadilan dalam transaksi.

- Proses islamisasi berjalan secara damai dan akomodatif terhadap tradisi lokal, bukan dengan menghapus adat, melainkan mengisinya dengan nilai-nilai tauhid. Inilah yang melahirkan konsep *local wisdom* yang bernapaskan Islam.

- Kerajaan-kerajaan maritim Islam seperti Samudera Pasai, Malaka, Demak, Banten, dan Gowa-Tallo menjadi pusat pertemuan dua arus ini — adat dan syariah — yang kemudian melahirkan sistem hukum dan ekonomi hibrida.

**Sintesis Adat dan Islam dalam Ekonomi**

Pertemuan ini melahirkan prinsip yang dikenal dalam falsafah Minangkabau: *"Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"* (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Al-Qur'an). Prinsip ini menjadi cerminan bahwa ekonomi Nusantara sejak awal bukanlah ekonomi yang murni sekuler-adat maupun murni tekstual-syariah, melainkan sintesis keduanya:

- Prinsip gotong royong (adat) beririsan dengan konsep *ta'awun* (tolong-menolong, Islam).

- Sistem bagi hasil dalam pertanian tradisional (adat) beririsan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam fikih muamalah.

- Musyawarah adat (adat) beririsan dengan prinsip *syura* dalam Islam.

Inilah fondasi historis mengapa ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah di Indonesia memiliki kedekatan filosofis yang alami, bukan sekadar rekayasa modern.

---

## B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

**Gotong Royong sebagai Nilai Dasar Bangsa**

Gotong royong adalah salah satu nilai paling fundamental dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Nusantara. Secara etimologis, "gotong" berarti memikul dan "royong" berarti bersama-sama, sehingga gotong royong secara harfiah berarti mengangkat beban secara kolektif. Dalam praktiknya, nilai ini terwujud dalam:

- Kerja bakti membangun fasilitas umum (jalan, jembatan, rumah ibadah).

- Sistem tolong-menolong dalam pertanian (*sambatan* di Jawa, *mapalus* di Minahasa, *marsialap ari* di Batak).

- Arisan dan sistem simpan-pinjam berbasis kepercayaan komunitas.

- Sistem lumbung desa sebagai cadangan pangan kolektif.

Bung Hatta, sebagai salah satu Bapak Koperasi Indonesia, secara eksplisit menempatkan gotong royong sebagai fondasi filosofis koperasi dan ekonomi kerakyatan Indonesia. Baginya, koperasi bukanlah impor asing, melainkan kelembagaan modern dari nilai gotong royong yang telah lama hidup dalam masyarakat desa.

**Konsep Ta'awun dalam Islam**

Islam memiliki konsep yang secara substansial sejalan dengan gotong royong, yaitu *ta'awun* (تعاون), yang berarti tolong-menolong atau kerja sama. Landasan konsep ini terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.

Prinsip ta'awun ini melahirkan berbagai instrumen ekonomi Islam yang bersifat kolektif dan solidaritas, di antaranya:

1. **Zakat** — instrumen redistribusi kekayaan wajib dari yang mampu kepada yang membutuhkan.

2. **Infak dan sedekah** — kontribusi sukarela untuk kemaslahatan bersama.

3. **Wakaf** — pengelolaan aset untuk kepentingan sosial jangka panjang.

4. **Qardhul hasan** — pinjaman kebajikan tanpa bunga.

5. **Baitul Maal** — lembaga pengelola dana sosial umat.

**Titik Temu Gotong Royong dan Ta'awun**

Kedua konsep ini bertemu pada satu titik filosofis yang sama: bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon* dalam bahasa Aristoteles, atau *makhluk ijtima'i* dalam bahasa Islam) yang keberlangsungan hidupnya bergantung pada kerja sama dengan sesama. Perbedaannya terletak pada sumber legitimasi:

| Aspek | Gotong Royong | Ta'awun |

|---|---|---|

| Sumber | Tradisi dan adat istiadat lokal | Wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) |

| Motivasi | Solidaritas sosial dan kekerabatan | Solidaritas sosial dan ibadah kepada Allah |

| Orientasi | Duniawi (kesejahteraan bersama) | Duniawi dan ukhrawi (dunia dan akhirat) |

| Cakupan | Umumnya terbatas pada komunitas/desa | Universal, lintas komunitas (ummah) |

Ketika keduanya bertemu dalam konteks Indonesia, lahirlah paham kekeluargaan yang menjadi salah satu asas dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan — sebuah rumusan yang secara filosofis mewarisi baik semangat gotong royong maupun ta'awun.

---

## C. Kesadaran Kebangsaan 1908-1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

**Konteks Kolonial dan Kesenjangan Ekonomi**

Pada awal abad ke-20, penjajahan Belanda telah menciptakan struktur ekonomi kolonial yang timpang. Sistem ekonomi kolonial menempatkan pribumi pada posisi paling bawah dalam hierarki ekonomi, di bawah golongan Eropa dan Timur Asing (terutama pedagang Tionghoa yang mendapat privilese tertentu dalam sistem kolonial). Kondisi inilah yang mendorong lahirnya kesadaran untuk membangun kekuatan ekonomi pribumi secara mandiri.

**Periode 1908: Kebangkitan Nasional**

Tahun 1908 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, yang secara konvensional dianggap sebagai tonggak Kebangkitan Nasional. Namun demikian, dalam konteks ekonomi, organisasi yang lebih relevan justru lahir tak lama setelahnya, yaitu **Sarekat Dagang Islam (SDI)** pada tahun 1911, yang kemudian bertransformasi menjadi **Sarekat Islam (SI)** pada 1912.

**Signifikansi Historis SDI/SI:**

- SDI didirikan oleh H. Samanhudi di Surakarta sebagai respons atas dominasi pedagang Tionghoa dalam perdagangan batik.

- Organisasi ini merupakan organisasi pribumi pertama yang secara eksplisit menggabungkan identitas keislaman dengan perjuangan ekonomi kerakyatan.

- Di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, SI berkembang menjadi organisasi massa terbesar pada masanya, menggabungkan perjuangan ekonomi, sosial, dan politik dengan basis massa Islam yang luas.

**Periode 1912-1945: Konsolidasi Gerakan**

Selama periode ini, lahir pula organisasi-organisasi Islam lain yang memiliki dimensi ekonomi kuat:

- **Muhammadiyah (1912)**, didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta, menekankan pembaruan (*tajdid*) dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial berbasis amal usaha.

- **Nahdlatul Ulama (1926)**, didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari, dengan basis pesantren yang secara tradisional telah lama menjadi pusat ekonomi santri dan masyarakat sekitarnya.

**Warisan Ekonomi Islam Menuju Kemerdekaan**

Perjuangan ekonomi berbasis Islam pada periode ini memberikan warisan penting bagi Indonesia merdeka:

1. Menanamkan kesadaran bahwa kemandirian ekonomi adalah prasyarat kemerdekaan politik.

2. Membuktikan bahwa organisasi berbasis massa Islam mampu menjadi kekuatan penggerak ekonomi rakyat.

3. Meletakkan dasar bagi lembaga-lembaga ekonomi umat yang kelak berkembang menjadi koperasi, lembaga keuangan syariah, dan filantropi Islam modern.

4. Mewariskan semangat bahwa perjuangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perjuangan moral dan spiritual — sebuah benang merah yang kemudian tercermin dalam rumusan ekonomi Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

---

## D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

**Tauhid sebagai Fondasi Persatuan**

Kebangkitan Nasional 1908-1945 tidak dapat dipahami secara memadai hanya sebagai gerakan politik anti-kolonial semata. Bagi kalangan pergerakan yang berlatar belakang Islam, kebangkitan ini juga merupakan manifestasi dari nilai tauhid — keesaan Allah yang berimplikasi pada kesetaraan seluruh manusia di hadapan-Nya, tanpa memandang suku, golongan, atau kedudukan sosial.

Nilai tauhid ini memberikan landasan teologis bagi tiga hal penting dalam pergerakan nasional:

1. **Persatuan lintas golongan** — tauhid menegaskan bahwa umat manusia berasal dari satu sumber (Adam) sehingga tidak ada superioritas etnis atau kelas. Prinsip ini memperkuat semangat persatuan yang melampaui sekat kedaerahan dan kesukuan menuju kesadaran kebangsaan Indonesia.

2. **Penolakan terhadap penindasan** — tauhid menempatkan Allah sebagai satu-satunya Dzat yang berhak disembah, sehingga secara implisit menolak segala bentuk penghambaan manusia atas manusia lain, termasuk penjajahan dan eksploitasi ekonomi kolonial.

3. **Tanggung jawab kolektif (kebersamaan)** — karena manusia adalah hamba yang setara di hadapan Allah, maka kesejahteraan bukanlah urusan individual semata, melainkan tanggung jawab bersama (*fardhu kifayah* dalam banyak aspek muamalah).

**Refleksi dalam Semboyan dan Gerakan**

Semangat ini tercermin dalam berbagai ungkapan dan praktik pergerakan, misalnya:

- Seruan persatuan umat Islam sebagai *ummatan wahidah* (umat yang satu) yang kemudian diperluas maknanya menjadi persatuan bangsa Indonesia.

- Konsep "Indonesia Raya" yang meskipun bersifat nasionalis-sekuler dalam penulisan lagu kebangsaannya, tumbuh dari rahim gerakan yang di banyak titik disemai oleh kalangan santri dan ulama.

- Fatwa-fatwa ulama yang mendukung perjuangan kemerdekaan sebagai bagian dari jihad melawan penjajahan, yang berpuncak pada Resolusi Jihad NU tahun 1945.

**Kebersamaan sebagai Modal Sosial Kebangsaan**

Nilai kebersamaan yang lahir dari tauhid ini kemudian menjadi modal sosial (*social capital*) penting bagi bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Ia memungkinkan terjadinya konsolidasi antar-elemen bangsa — santri, priyayi, abangan, dan berbagai golongan etnis — dalam satu barisan perjuangan menuju kemerdekaan, dan kelak menjadi salah satu akar filosofis dari sila-sila Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia.

---

## E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

**1. Sarekat Dagang Islam (SDI) — Pelopor Perlawanan Ekonomi**

Didirikan pada 1911 oleh H. Samanhudi, SDI lahir dari kebutuhan konkret para pedagang batik pribumi di Surakarta untuk melindungi diri dari monopoli dan dominasi pedagang Tionghoa yang saat itu mendapat posisi istimewa dalam struktur ekonomi kolonial (golongan Timur Asing).

**Kontribusi SDI terhadap ekonomi kerakyatan:**

- Menjadi wadah kolektif pertama bagi pedagang pribumi untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya secara terorganisasi.

- Menanamkan kesadaran bahwa kekuatan ekonomi rakyat kecil hanya bisa dibangun melalui organisasi dan solidaritas, bukan perjuangan individual.

- Transformasinya menjadi Sarekat Islam memperluas cakupan perjuangan dari sekadar isu dagang menjadi isu keadilan sosial-ekonomi yang lebih luas, mencakup buruh tani dan buruh perkebunan.

**2. Muhammadiyah — Ekonomi Berbasis Amal Usaha dan Pendidikan**

Didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 1912, Muhammadiyah mengembangkan pendekatan ekonomi kerakyatan yang khas, yaitu melalui pembangunan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

**Kontribusi Muhammadiyah:**

- Membangun jaringan sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit yang tidak semata bersifat karitatif, tetapi juga menjadi basis pemberdayaan ekonomi umat melalui peningkatan sumber daya manusia.

- Mengembangkan semangat kewirausahaan di kalangan warganya, tercermin dalam etos dagang yang kuat di kalangan Muhammadiyah, khususnya di Jawa dan Sumatra.

- Merintis lembaga filantropi modern seperti Lazismu (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) yang mengelola zakat, infak, dan sedekah secara profesional untuk pemberdayaan ekonomi umat.

- Mendorong pendekatan modernis dalam Islam yang menekankan pentingnya etos kerja, kemandirian, dan rasionalitas dalam berekonomi, sejalan dengan semangat *tajdid*.

**3. Nahdlatul Ulama (NU) — Ekonomi Berbasis Pesantren dan Tradisi**

Didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari pada 1926, NU membangun basis ekonomi kerakyatan melalui jalur yang berbeda dari Muhammadiyah, yaitu melalui institusi pesantren yang telah lama menjadi pusat kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan.

**Kontribusi NU:**

- Pesantren secara tradisional berfungsi sebagai pusat ekonomi lokal — mengelola lahan pertanian, koperasi santri, dan berbagai usaha produktif yang menopang keberlangsungan pesantren sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar.

- Mengembangkan pendekatan yang mengakomodasi tradisi dan kearifan lokal (*al-muhafazhatu 'ala al-qadim al-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah* — menjaga tradisi lama yang baik sembari mengambil hal baru yang lebih baik), termasuk dalam praktik ekonomi.

- Melahirkan lembaga-lembaga ekonomi berbasis NU seperti NU Care-LAZISNU dan berbagai koperasi pesantren yang menjadi cikal-bakal lembaga keuangan mikro syariah.

- Melalui basis massa yang sangat besar terutama di pedesaan, NU menjadi salah satu kekuatan riil yang menggerakkan roda ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.

**Sintesis Peran Ketiga Organisasi**

Ketiga organisasi ini, meski memiliki pendekatan dan karakter yang berbeda, secara bersama-sama membentuk fondasi ekonomi kerakyatan Indonesia:

| Organisasi | Fokus Utama | Kontribusi Khas |

|---|---|---|

| Sarekat Dagang Islam/SI | Perdagangan dan perlawanan ekonomi kolonial | Kesadaran kolektif pedagang pribumi |

| Muhammadiyah | Pendidikan, kesehatan, amal usaha | Modernisasi dan profesionalisasi filantropi |

| Nahdlatul Ulama | Pesantren dan basis pedesaan | Pelestarian ekonomi tradisional-produktif |

Ketiganya menunjukkan bahwa gerakan Islam di Indonesia sejak awal abad ke-20 tidak pernah terpisah dari perjuangan ekonomi rakyat. Warisan inilah yang kemudian menjadi salah satu akar filosofis penting bagi perkembangan ekonomi syariah modern, perbankan syariah, koperasi syariah, dan berbagai lembaga keuangan mikro berbasis nilai-nilai Islam yang berkembang di Indonesia pada masa-masa berikutnya.

21.https://www.alzaqa.com/2026/10/00378.html

22.https://www.alzaqa.com/2026/10/00380.html

23.https://www.alzaqa.com/2026/10/00382.html

24.https://www.alzaqa.com/2026/10/00384.html

25.https://www.alzaqa.com/2026/10/00385.html

26.https://www.alzaqa.com/2026/10/00389.html

27.https://www.alzaqa.com/2026/10/00390.html

28https://www.alzaqa.com/2026/10/00392.html.

29.https://www.alzaqa.com/2026/10/00393.html

30.https://www.alzaqa.com/2026/10/00395.html