BAB 2

 # BAB 2: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

## A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari akar budaya, sejarah, dan religiusitas bangsa Indonesia, sehingga tidak dapat dipahami sebagai ideologi sekuler yang lepas dari nilai-nilai keagamaan. Sebagai *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara), Pancasila mengandung lima sila yang saling berkaitan secara organik, dan ketika dikaji lebih dalam, terdapat titik temu yang kuat antara nilai-nilai Pancasila dengan **Maqashid Syariah**—tujuan-tujuan syariat Islam yang dirumuskan para ulama ushul fiqh, khususnya Imam al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat*.

Maqashid Syariah secara klasik dirumuskan dalam lima tujuan pokok (*al-kulliyyat al-khams*):

1. **Hifzh al-Din** (memelihara agama)

2. **Hifzh al-Nafs** (memelihara jiwa)

3. **Hifzh al-'Aql** (memelihara akal)

4. **Hifzh al-Nasl** (memelihara keturunan)

5. **Hifzh al-Mal** (memelihara harta)

Dalam konteks ekonomi, kelima maqashid ini menjadi kerangka normatif untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi membawa maslahat (kebaikan) atau mafsadat (kerusakan). Relevansinya dengan Pancasila dapat dipetakan sebagai berikut:

- **Hifzh al-Din** selaras dengan Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), yang menempatkan dimensi transendental sebagai fondasi seluruh aktivitas bernegara, termasuk ekonomi.

- **Hifzh al-Nafs dan Hifzh al-'Aql** berkaitan dengan Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), yang menuntut penghormatan terhadap martabat manusia dalam sistem produksi dan distribusi.

- **Hifzh al-Nasl** bersentuhan dengan Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dalam pengertian keberlanjutan sosial dan solidaritas antargenerasi maupun antarkomunitas.

- **Hifzh al-Mal** menemukan resonansinya dalam Sila Kelima (Keadilan Sosial), yang menghendaki distribusi kekayaan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, Pancasila dapat diposisikan sebagai **rumusan lokal (local wisdom)** dari nilai-nilai universal maqashid syariah yang telah mengalami proses akulturasi dengan konteks keindonesiaan yang majemuk. Ini menjadikan ekonomi syariah di Indonesia bukan sekadar transplantasi sistem dari Timur Tengah, melainkan sistem yang tumbuh dari akar ideologis bangsa sendiri—sebuah *genuine synthesis* antara nilai keislaman dan kebangsaan.

---

## B. Sila Pertama (Ketuhanan YME) dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Sila Pertama menegaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan tertinggi bernegara. Dalam ekonomi Islam, prinsip ini bertransformasi menjadi konsep **Tauhid Ekonomi** (*economic tawhid*), yaitu keyakinan bahwa seluruh sumber daya ekonomi—tanah, harta, alam semesta—pada hakikatnya adalah milik mutlak Allah SWT (*al-milkiyyah al-haqiqiyyah*), sebagaimana firman-Nya:

> "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi..." (QS. Ali Imran: 189)

Manusia hanya berkedudukan sebagai **khalifah** (pemegang amanah/*trustee*) yang diberi hak kepemilikan sementara (*milkiyyah nisbiyyah*) untuk mengelola harta sesuai kehendak Sang Pemilik Hakiki. Implikasi dari konsep ini terhadap perilaku ekonomi sangat mendasar:

1. **Batasan moral dalam kepemilikan** — karena harta bukan milik mutlak individu, maka penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada aturan syariah (halal-haram).

2. **Akuntabilitas vertikal** — setiap transaksi ekonomi memiliki dimensi pertanggungjawaban kepada Allah, bukan sekadar kepada hukum positif atau pasar.

3. **Penolakan terhadap sekularisasi ekonomi** — ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai spiritual; motif keuntungan (*profit motive*) harus berjalan seiring dengan motif keberkahan (*barakah motive*).

4. **Integrasi dunia-akhirat** — aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah (*muamalah sebagai ibadah*), sehingga efisiensi ekonomi tidak boleh mengorbankan etika.

Sila Pertama, dalam kerangka ini, memberi legitimasi konstitusional bagi masuknya nilai-nilai ketuhanan ke dalam sistem ekonomi nasional, termasuk keberadaan lembaga keuangan syariah, tanpa harus dipandang sebagai bentuk teokrasi, karena prinsip ini bersifat inklusif bagi seluruh agama yang diakui di Indonesia.

---

## C. Sila Kedua (Kemanusiaan) dan Prinsip 'Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menempatkan martabat manusia sebagai pusat orientasi kebijakan. Dalam ekonomi Islam, nilai ini termanifestasi dalam prinsip **'Adl** (keadilan), yang merupakan salah satu nilai paling sering diulang dalam Al-Qur'an, misalnya:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90)

'Adl dalam ekonomi Islam memiliki cakupan yang luas dan beroperasi pada berbagai level:

- **Keadilan dalam transaksi** (*'adl fi al-mu'amalah*): larangan riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan tadlis (penipuan) — semuanya bermuara pada perlindungan terhadap eksploitasi salah satu pihak.

- **Keadilan dalam kontrak kerja**: upah yang layak, larangan menunda pembayaran hak pekerja, sebagaimana hadis Nabi SAW yang memerintahkan pembayaran upah buruh sebelum kering keringatnya.

- **Keadilan distributif**: memastikan hasil pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan tersebar merata melalui mekanisme zakat dan larangan penumpukan kekayaan (*iktinaz*).

- **Keadilan antar-generasi**: prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak merugikan generasi mendatang.

Prinsip "beradab" dalam sila ini juga relevan dengan konsep **akhlaq al-iqtishad** (etika ekonomi Islam), di mana pelaku ekonomi dituntut menjunjung nilai kejujuran (*shidq*), amanah, dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyyah ijtima'iyyah*), sehingga kegiatan ekonomi tidak direduksi menjadi sekadar transaksi material, tetapi juga sarana penegakan martabat kemanusiaan.

---

## D. Sila Ketiga (Persatuan) dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Sila Ketiga menekankan persatuan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk namun bersatu. Dalam khazanah Islam, nilai ini beresonansi dengan konsep **Ukhuwwah** (persaudaraan), yang dalam tradisi fikih dibagi menjadi beberapa tingkatan:

1. **Ukhuwwah Islamiyyah** — persaudaraan sesama muslim

2. **Ukhuwwah Wathaniyyah** — persaudaraan sebangsa

3. **Ukhuwwah Basyariyyah/Insaniyyah** — persaudaraan sesama manusia tanpa memandang agama, suku, atau golongan

Dalam konteks ekonomi, ukhuwwah menjadi basis bagi konsep **solidaritas ekonomi** (*al-takaful al-ijtima'i*) yang mencegah persaingan destruktif dan mendorong kerja sama (*ta'awun*), sebagaimana firman Allah:

> "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..." (QS. Al-Maidah: 2)

Implementasi nilai ini dalam praktik ekonomi mencakup:

- **Sistem bagi hasil** (*mudharabah*, *musyarakah*) yang menekankan kemitraan (*partnership*) alih-alih relasi kreditor-debitor yang eksploitatif.

- **Lembaga keuangan mikro syariah** (BMT, koperasi syariah) yang dibangun atas semangat gotong royong komunitas.

- **Solidaritas lintas batas wilayah** — ukhuwwah tidak dibatasi oleh sekat teritorial suatu daerah atau provinsi, sehingga mendukung distribusi ekonomi yang lebih merata antarwilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal.

- **Penguatan ekonomi umat berbasis jaringan** (misalnya jaringan pesantren, jaringan pasar syariah) yang memperkuat kohesi sosial sekaligus persatuan nasional.

Dengan demikian, ukhuwwah menjadi jembatan konseptual antara semangat persatuan Pancasila yang bersifat kebangsaan dengan semangat persaudaraan Islam yang bersifat transnasional, tanpa keduanya saling meniadakan.

---

## E. Sila Keempat (Kerakyatan) dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi

Sila Keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah. Prinsip ini sejalan dengan konsep **Syura** dalam Islam, yang diperintahkan langsung dalam Al-Qur'an:

> "...dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..." (QS. Asy-Syura: 38)

Dalam konteks ekonomi, syura melahirkan apa yang dapat disebut sebagai **Syura Ekonomi**, yaitu mekanisme pengambilan keputusan ekonomi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penerapannya meliputi:

- **Tata kelola perusahaan syariah** (*shariah corporate governance*), di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai mekanisme checks and balances yang memastikan kepatuhan syariah sekaligus representasi kepentingan stakeholder.

- **Akad-akad berbasis kesepakatan** (*taradhin*) — dalam fikih muamalah, keabsahan sebuah akad mensyaratkan kerelaan kedua belah pihak, bukan keputusan sepihak.

- **Kebijakan ekonomi publik** — dalam konteks bernegara, prinsip syura menuntut kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah (seperti penerbitan sukuk negara) melibatkan proses deliberatif yang melibatkan ulama, ekonom, dan wakil rakyat.

- **Demokrasi ekonomi** — sila ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan (merujuk pada semangat Pasal 33 UUD 1945), yang secara filosofis dekat dengan prinsip koperasi dalam Islam yang menolak monopoli dan oligopoli yang merugikan rakyat banyak.

Musyawarah dalam ekonomi syariah dengan demikian bukan sekadar prosedur formal, melainkan wujud penghormatan terhadap martabat setiap pemangku kepentingan sebagai subjek ekonomi yang berhak didengar suaranya.

---

## F. Sila Kelima (Keadilan Sosial) dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," merupakan puncak dari keseluruhan sila Pancasila yang menghendaki agar kemakmuran tidak terkonsentrasi pada segelintir elite, melainkan dinikmati secara merata. Islam memiliki instrumen-instrumen distribusi kekayaan yang sangat kaya dan sistematis untuk mewujudkan cita-cita ini, yang dikenal dengan istilah **ZISWAF** (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf):

**1. Zakat**

Zakat adalah instrumen distribusi kekayaan yang bersifat wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim yang hartanya mencapai nishab, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi dari kelompok kaya (*muzakki*) kepada delapan golongan penerima (*ashnaf*) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60, termasuk fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat berfungsi ganda: membersihkan harta (*tazkiyah*) sekaligus menjadi jaring pengaman sosial (*social safety net*).

**2. Infaq**

Infaq adalah pemberian harta secara sukarela tanpa batasan nishab atau kadar tertentu, yang dapat diberikan kepada siapa saja, tidak terbatas pada delapan asnaf. Infaq bersifat lebih fleksibel dan mencerminkan kedermawanan yang tidak terikat kewajiban formal.

**3. Shadaqah**

Shadaqah memiliki makna lebih luas dari infaq, mencakup pemberian harta maupun non-harta (senyum, tenaga, ilmu) sebagai bentuk kepedulian sosial. Nabi SAW bersabda bahwa setiap kebaikan adalah shadaqah, menjadikan konsep ini sangat inklusif dalam mendorong partisipasi sosial ekonomi masyarakat.

**4. Wakaf**

Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang unik karena sifatnya yang permanen (*ta'bid*)—aset yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan, melainkan dikelola secara produktif untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Di Indonesia, perkembangan **wakaf produktif** dan **Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)** menjadi inovasi kontemporer yang memungkinkan wakaf berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional, sejalan dengan semangat keadilan sosial berbasis gotong royong.

**Sintesis dengan Sila Kelima:**

Keempat instrumen ini secara kolektif membentuk apa yang disebut para ekonom Islam sebagai *third sector economy* (sektor filantropi) yang melengkapi sektor bisnis (komersial) dan sektor publik (negara). Dalam kerangka keadilan sosial Pancasila, ZISWAF berperan sebagai:

- **Mekanisme redistribusi non-negara** yang melengkapi peran fiskal pemerintah (pajak) dalam mengentaskan kemiskinan.

- **Penguatan modal sosial** melalui institusionalisasi kedermawanan sebagai bagian dari sistem ekonomi formal (BAZNAS, LAZ, Badan Wakaf Indonesia).

- **Instrumen pembangunan berkelanjutan** yang selaras dengan agenda keadilan sosial ekonomi jangka panjang, bukan sekadar amal karitatif jangka pendek.

Dengan demikian, Sila Kelima menemukan padanannya yang konkret dan operasional dalam sistem ZISWAF Islam, menjadikan keadilan sosial bukan sekadar cita-cita normatif dalam konstitusi, melainkan tersedia mekanisme fikih dan kelembagaan yang siap diimplementasikan dalam sistem ekonomi nasional Indonesia.

11.https://www.alzaqa.com/2026/09/00056.html

12.https://www.alzaqa.com/2026/09/00059.html

13.https://www.alzaqa.com/2026/09/00061.html

14.https://www.alzaqa.com/2026/09/00117.html

15.https://www.alzaqa.com/2026/09/00118.html

16.https://www.alzaqa.com/2026/10/00579.html

17.https://www.alzaqa.com/2026/10/00377.html

18.https://www.alzaqa.com/2026/10/00369.html

19.https://www.alzaqa.com/2026/10/00811.html

20.https://www.alzaqa.com/2026/10/00373.html