BAB 11

 BAB 11: SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

Pendahuluan

Sistem fiskal merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan negara karena berkaitan dengan bagaimana negara memperoleh pendapatan dan bagaimana pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara sederhana, sistem fiskal mencakup dua kegiatan utama, yaitu penerimaan negara dan pengeluaran negara.

Penerimaan negara dapat berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, hasil pengelolaan kekayaan negara, hibah, dan sumber lainnya. Sementara pengeluaran negara digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pertahanan, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, memberikan arah bahwa pembangunan ekonomi dan kebijakan negara harus menghasilkan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara luas.

Dalam perspektif Islam, sistem fiskal juga memiliki tujuan yang erat dengan keadilan dan kemaslahatan. Islam mengenal instrumen seperti zakat, kharaj, jizyah, wakaf, dan berbagai bentuk penerimaan publik lainnya dalam sejarah pemerintahan Islam. Instrumen tersebut memiliki karakteristik dan konteks yang berbeda-beda sehingga tidak dapat begitu saja disamakan dengan sistem fiskal negara modern.

Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara berdasarkan Pancasila dan bukan negara agama, nilai-nilai ekonomi Islam dapat dikaji dan diterapkan sejauh sesuai dengan konstitusi, hukum nasional, dan prinsip kemaslahatan masyarakat.

---

A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

1. Pengertian sistem fiskal

Sistem fiskal adalah sistem yang mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan negara untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk berbagai tujuan, antara lain:

1. membiayai pelayanan publik;

2. menyediakan infrastruktur;

3. mengurangi kemiskinan;

4. mengurangi ketimpangan;

5. menciptakan lapangan kerja;

6. menjaga stabilitas ekonomi;

7. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

8. menyediakan perlindungan sosial.

Dengan demikian, fiskal bukan hanya masalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tetapi juga masalah bagaimana uang negara digunakan secara tepat dan adil.

---

2. Sistem fiskal berdasarkan Pancasila

Sistem fiskal Indonesia dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Kebijakan fiskal harus memperhatikan etika dan moral. Pengelolaan uang negara harus dilakukan secara amanah dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Penerimaan dan pengeluaran negara harus memperhatikan martabat manusia. Masyarakat tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek penerimaan negara.

c. Persatuan Indonesia

Kebijakan fiskal harus membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

d. Kerakyatan

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi bagaimana uang negara dikelola.

e. Keadilan Sosial

Pajak dan belanja negara harus diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan kesejahteraan.

---

3. Instrumen fiskal dalam Islam

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam terdapat beberapa instrumen keuangan publik.

a. Zakat

Zakat merupakan kewajiban keagamaan bagi Muslim yang memenuhi syarat. Zakat memiliki fungsi sosial berupa distribusi sebagian harta kepada golongan yang berhak.

b. Kharaj

Kharaj secara historis berkaitan dengan pungutan atas tanah dalam pemerintahan Islam pada konteks tertentu.

c. Jizyah

Jizyah merupakan pungutan historis terhadap kelompok non-Muslim tertentu dalam pemerintahan Islam klasik dengan konteks sosial-politik yang berbeda dari negara modern.

d. Wakaf

Wakaf merupakan pengelolaan harta untuk tujuan yang dibenarkan syariat dan memberikan manfaat berkelanjutan.

e. Bait al-Mal

Bait al-Mal merupakan lembaga atau konsep perbendaharaan publik dalam sejarah pemerintahan Islam yang berfungsi mengelola penerimaan dan pengeluaran untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Instrumen-instrumen tersebut lahir dalam konteks sejarah tertentu sehingga penerapannya di negara modern harus mempertimbangkan sistem hukum dan struktur negara saat ini.

---

4. Titik temu Pancasila dan Islam

Meskipun sistem Pancasila dan sistem fiskal Islam berasal dari kerangka yang berbeda, terdapat sejumlah nilai yang dapat dipertemukan.

Nilai Pancasila Islam

Keadilan Keadilan sosial Al-'adl

Kepedulian sosial Kesejahteraan rakyat Zakat dan sedekah

Amanah Tata kelola negara Amanah

Pemerataan Keadilan sosial Distribusi kekayaan

Musyawarah Demokrasi dan permusyawaratan Syura

Kemaslahatan Kepentingan masyarakat Maslahah

Perlindungan kelompok lemah Negara kesejahteraan Perhatian kepada fakir dan miskin

Titik temu tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

---

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

1. Pajak dalam negara modern

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan.

Pajak memiliki fungsi penting, antara lain:

Fungsi anggaran

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Fungsi mengatur

Pajak dapat digunakan pemerintah untuk memengaruhi perilaku ekonomi.

Fungsi distribusi

Pajak dapat digunakan untuk membantu pemerataan pendapatan dan kesejahteraan.

Fungsi stabilisasi

Pajak menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk membantu menjaga stabilitas perekonomian.

---

2. Pajak dan konsep dharibah

Dalam literatur ekonomi Islam, istilah dharibah sering digunakan untuk merujuk pada pajak dalam konteks tertentu.

Namun, pajak modern tidak boleh secara otomatis dianggap identik dengan semua konsep dharibah dalam sejarah fikih. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai pajak tambahan di luar zakat, terutama mengenai syarat, kebutuhan, dan keadilannya.

Dalam pendekatan yang membolehkan pajak, beberapa prinsip yang sering ditekankan adalah:

terdapat kebutuhan publik;

pemungutan dilakukan secara adil;

tidak berlebihan;

digunakan untuk kepentingan masyarakat;

ada pertanggungjawaban;

tidak menjadi alat penindasan.

---

3. Zakat

Zakat memiliki kedudukan berbeda dengan pajak.

Zakat merupakan kewajiban agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban kenegaraan berdasarkan hukum positif.

Zakat memiliki ketentuan khusus mengenai:

siapa yang wajib membayar;

jenis harta tertentu;

batas minimal (nisab);

masa kepemilikan pada jenis harta tertentu (haul);

kadar zakat;

golongan penerima.

Allah SWT menyebutkan golongan penerima zakat dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang mencakup fakir, miskin, amil, dan beberapa golongan lainnya.

---

4. Apakah membayar pajak berarti tidak perlu membayar zakat?

Dalam konteks Indonesia, pajak dan zakat merupakan dua kewajiban yang berbeda.

Pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan zakat merupakan kewajiban agama bagi Muslim yang memenuhi syarat.

Keduanya memiliki fungsi dan mekanisme yang berbeda.

Namun, terdapat kebijakan tertentu yang memungkinkan zakat yang dibayarkan melalui lembaga yang memenuhi ketentuan untuk diperhitungkan dalam administrasi perpajakan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan demikian, konsepnya bukan sekadar “membayar dua kali”, tetapi terdapat dua sistem kewajiban dengan dasar, sasaran, dan pengaturan yang berbeda.

---

5. Potensi integrasi zakat dan pajak

Integrasi yang tepat tidak berarti mencampur seluruh dana zakat dengan APBN.

Justru diperlukan pembagian fungsi yang jelas.

Pajak → membiayai kebutuhan negara dan pelayanan publik secara luas.

Zakat → disalurkan kepada golongan yang berhak sesuai ketentuan syariah.

Keduanya dapat saling melengkapi dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Contohnya:

pajak membiayai sekolah negeri;

zakat membantu biaya pendidikan mustahik;

pajak membiayai fasilitas kesehatan publik;

zakat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan kesehatan;

pajak membangun infrastruktur;

zakat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhak menerima.

---

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

1. Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.

APBN pada dasarnya memiliki dua sisi besar:

Pendapatan → sumber dana negara

Belanja → penggunaan dana negara

Pemerintah menggunakan APBN untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

---

2. Konsep Bait al-Mal

Dalam sejarah Islam, Bait al-Mal merupakan konsep perbendaharaan publik yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara atau masyarakat.

Dana yang dikelola dalam sejarah Bait al-Mal dapat berasal dari berbagai sumber sesuai periode dan struktur pemerintahan, kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan publik.

Fungsinya antara lain berkaitan dengan:

kesejahteraan masyarakat;

pertahanan;

pelayanan publik;

bantuan kepada kelompok yang membutuhkan;

pembangunan fasilitas;

kebutuhan pemerintahan.

---

3. Persamaan Bait al-Mal dan APBN

Keduanya memiliki kesamaan dalam hal fungsi umum, yaitu:

1. mengelola sumber daya keuangan publik;

2. membiayai kepentingan masyarakat;

3. mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

4. menyediakan pelayanan publik;

5. membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Namun, Bait al-Mal dalam sejarah Islam dan APBN modern bukanlah institusi yang identik. Keduanya memiliki dasar hukum, struktur kelembagaan, dan konteks sejarah yang berbeda.

---

4. Prinsip APBN berkeadilan

APBN berkeadilan setidaknya memiliki beberapa prinsip.

a. Transparansi

Masyarakat harus dapat mengetahui bagaimana uang negara diperoleh dan digunakan.

b. Akuntabilitas

Pengelola anggaran harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

c. Efisiensi

Anggaran harus digunakan secara efektif dan tidak boros.

d. Pemerataan

Belanja negara harus membantu mengurangi ketimpangan antarwilayah dan kelompok masyarakat.

e. Prioritas

Anggaran harus diprioritaskan untuk kebutuhan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat.

---

5. Contoh pengeluaran yang berorientasi kemaslahatan

Pengeluaran negara yang berorientasi pada kemaslahatan dapat mencakup:

pendidikan;

kesehatan;

infrastruktur;

perlindungan sosial;

ketahanan pangan;

bantuan kepada masyarakat rentan;

pengembangan UMKM;

penelitian dan inovasi;

pembangunan daerah tertinggal;

perlindungan lingkungan.

Pengeluaran tersebut tidak sekadar menjadi biaya, tetapi dapat dianggap sebagai investasi sosial dan ekonomi.

---

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

1. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau rumah tangga mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan.

Kemiskinan juga dapat berkaitan dengan keterbatasan:

pendidikan;

kesehatan;

akses pekerjaan;

tempat tinggal;

modal;

teknologi;

akses keuangan;

kesempatan ekonomi.

---

2. Ketimpangan ekonomi

Ketimpangan merupakan perbedaan distribusi pendapatan, kekayaan, atau kesempatan ekonomi di antara kelompok masyarakat.

Ketimpangan tidak selalu berarti seluruh masyarakat miskin. Suatu negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi tetapi sekaligus menghadapi kesenjangan apabila manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu disertai dengan kebijakan distribusi.

---

3. Instrumen fiskal untuk mengurangi kemiskinan

Pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen.

a. Pajak

Pajak dapat menjadi sumber pembiayaan program sosial dan pelayanan publik.

b. Belanja sosial

Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

c. Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik.

d. Kesehatan

Pelayanan kesehatan membantu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

e. Infrastruktur

Infrastruktur membuka akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

---

4. Peran zakat

Zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan karena secara langsung diarahkan kepada kelompok yang berhak menerima.

Zakat dapat digunakan dalam bentuk:

bantuan kebutuhan dasar;

bantuan pendidikan;

bantuan kesehatan;

pemberdayaan ekonomi;

bantuan modal usaha sesuai program dan ketentuan syariah.

Jika dikelola secara profesional, zakat dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat.

---

5. Peran wakaf

Wakaf juga dapat membantu mengurangi ketimpangan melalui penyediaan fasilitas sosial.

Contohnya:

sekolah;

pesantren;

rumah sakit;

fasilitas air;

lahan pertanian;

tempat usaha;

fasilitas umum.

Wakaf produktif bahkan dapat menghasilkan pendapatan yang kemudian digunakan untuk membiayai program sosial secara berkelanjutan.

---

6. Sistem integratif

Solusi kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan.

Pendekatan integratif dapat digambarkan sebagai:

Bantuan sosial → pendidikan → keterampilan → akses modal → usaha → pendapatan → kemandirian.

Dengan demikian, tujuan akhirnya bukan menciptakan masyarakat yang terus bergantung pada bantuan, tetapi menciptakan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

---

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

1. Makna Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Istilah “Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur” berasal dari QS. Saba' ayat 15.

Secara umum, ungkapan tersebut menggambarkan negeri yang baik atau sejahtera, dengan Tuhan Yang Maha Pengampun.

Dalam konteks pembangunan, konsep tersebut dapat menjadi inspirasi mengenai negara yang:

masyarakatnya sejahtera;

ekonominya kuat;

pemerintahannya amanah;

lingkungannya terjaga;

masyarakatnya memiliki solidaritas sosial;

hukum dan keadilan ditegakkan.

Konsep tersebut tidak harus dimaknai sebagai bentuk negara tertentu, tetapi dapat dipahami sebagai cita-cita moral mengenai kehidupan masyarakat yang baik dan sejahtera.

---

2. Karakteristik sistem fiskal berbasis nilai

Sistem fiskal berbasis nilai memiliki beberapa karakteristik.

Pertama: keadilan

Beban ekonomi masyarakat harus dipertimbangkan secara adil.

Kedua: amanah

Dana publik merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga: transparansi

Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan publik.

Keempat: kemaslahatan

Pengeluaran negara harus menghasilkan manfaat yang luas.

Kelima: keberlanjutan

Kebijakan fiskal tidak boleh hanya menguntungkan generasi sekarang tetapi membebani generasi berikutnya secara tidak wajar.

---

3. Negara yang sejahtera

Negara sejahtera bukan sekadar negara yang memiliki pendapatan besar.

Ukuran keberhasilan juga dapat dilihat dari:

tingkat kemiskinan;

kualitas pendidikan;

kualitas kesehatan;

kesempatan kerja;

keamanan;

kualitas lingkungan;

pemerataan pembangunan;

kualitas pelayanan publik.

Karena itu, keberhasilan fiskal seharusnya diukur berdasarkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya jumlah penerimaan negara.

---

F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

1. Pengertian negara kesejahteraan

Negara kesejahteraan atau welfare state adalah negara yang memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial dan ekonomi.

Negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan hukum, tetapi juga berperan dalam:

pendidikan;

kesehatan;

perlindungan sosial;

pekerjaan;

pengentasan kemiskinan;

pembangunan ekonomi.

---

2. Konsep “Islami-Pancasilais”

Istilah Islami-Pancasilais dalam pembahasan ini dapat dipahami sebagai pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan prinsip-prinsip Pancasila dalam pembangunan negara.

Bukan berarti Indonesia berubah menjadi negara agama.

Sebaliknya, yang dikembangkan adalah nilai-nilai yang memiliki titik temu, seperti:

keadilan;

amanah;

gotong royong;

kepedulian terhadap fakir miskin;

kejujuran;

kemaslahatan;

pemerataan;

tanggung jawab sosial.

---

3. Arah reformasi fiskal

Reformasi fiskal dapat diarahkan pada beberapa bidang.

a. Reformasi perpajakan

Sistem pajak harus:

adil;

transparan;

efisien;

mudah dipahami;

tidak diskriminatif;

mampu meningkatkan kepatuhan.

Masyarakat perlu mendapatkan keyakinan bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

---

b. Penguatan zakat

Pengelolaan zakat perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Digitalisasi dapat membantu:

pembayaran zakat;

pencatatan;

pendataan penerima;

penyaluran;

pelaporan.

---

c. Pengembangan wakaf produktif

Aset wakaf perlu dikelola secara profesional agar menghasilkan manfaat jangka panjang.

Contohnya, aset wakaf dapat dikembangkan menjadi:

pusat pendidikan;

fasilitas kesehatan;

lahan produktif;

pusat UMKM;

fasilitas sosial.

Tentunya pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum wakaf dan syariah.

---

d. Reformasi belanja negara

Belanja negara harus diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata.

Anggaran harus menghindari:

pemborosan;

korupsi;

proyek yang tidak produktif;

konflik kepentingan;

penggunaan dana untuk kepentingan pribadi.

Sebaliknya, anggaran harus memperkuat:

pendidikan;

kesehatan;

infrastruktur;

perlindungan sosial;

ketahanan pangan;

UMKM;

teknologi;

lapangan kerja.

---

4. Penguatan UMKM

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Karena itu, reformasi fiskal dapat mendukung UMKM melalui:

kemudahan administrasi;

insentif yang tepat sasaran;

akses pembiayaan;

pelatihan;

digitalisasi;

akses pasar;

pendampingan.

Dalam perspektif Islam, pemberdayaan UMKM juga sejalan dengan semangat ta'awun, yaitu saling membantu dalam kebaikan.

---

5. Digitalisasi fiskal

Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Digitalisasi dapat diterapkan dalam:

pembayaran pajak;

pembayaran zakat;

pengadaan pemerintah;

pelaporan anggaran;

pengawasan;

pendataan penerima bantuan.

Dengan sistem digital yang baik, peluang kesalahan dan penyalahgunaan dapat dikurangi.

Namun, digitalisasi juga harus memperhatikan keamanan data, privasi, dan akses masyarakat yang belum memiliki kemampuan teknologi.

---

6. Penguatan pengawasan

Sistem fiskal yang baik membutuhkan pengawasan.

Pengawasan dilakukan agar:

penerimaan negara tidak bocor;

anggaran tidak disalahgunakan;

proyek berjalan sesuai tujuan;

bantuan tepat sasaran;

pejabat publik bertanggung jawab.

Dalam perspektif Islam, hal ini berkaitan dengan konsep amanah. Dalam perspektif Pancasila, hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab terhadap rakyat dan keadilan sosial.

---

Integrasi Sistem Fiskal Pancasila dan Islam

Secara keseluruhan, sistem fiskal integratif dapat digambarkan sebagai berikut:

Penerimaan negara → Pajak + PNBP + sumber sah lainnya

Instrumen sosial Islam → Zakat + wakaf + sedekah/infak

Pengelolaan → Transparan + akuntabel + amanah

Pengeluaran → Pendidikan + kesehatan + infrastruktur + perlindungan sosial + pemberdayaan

Tujuan → Mengurangi kemiskinan + mengurangi ketimpangan + meningkatkan produktivitas

Hasil akhir → Kesejahteraan + keadilan sosial + kemaslahatan masyarakat

---

Kesimpulan

Sistem fiskal berbasis keadilan dan kemaslahatan merupakan sistem yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama pengelolaan keuangan negara.

Dalam perspektif Pancasila, kebijakan fiskal harus mencerminkan nilai keadilan sosial, gotong royong, kemanusiaan, demokrasi, dan tanggung jawab. Sementara da


101.https://www.alzaqa.com/2026/10/00651.html?sc=1794606157472#c9002862478666952492

102.https://www.alzaqa.com/2026/10/00652.html?sc=1794606228306#c8671362380657548346

103.https://www.alzaqa.com/2026/10/00653.html?sc=1794606264186#c5793496975072435314

104.https://www.alzaqa.com/2026/10/00654.html?sc=1794606279270#c6425276257336578485

105.https://www.alzaqa.com/2026/10/00655.html?sc=1794606287907#c5604764599371206752

106.https://www.alzaqa.com/2026/10/00656.html?sc=1794606296468#c2131572183068641848

107.https://www.alzaqa.com/2026/10/00658.html?sc=1794606304728#c276477889737745930

108.https://www.alzaqa.com/2026/10/00666.html?sc=1794606313783#c6666711496728139701

109.https://www.alzaqa.com/2026/10/00666.html

110.https://www.alzaqa.com/2026/10/00667.html?sc=1794606333780#c7097160210904562407