BAB 1

# BAB 1

# HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

---

## A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

### 1. Manusia sebagai Pusat Aktivitas Ekonomi

Dalam setiap sistem ekonomi, manusia dapat diposisikan sebagai dua hal: sebagai **subjek** (pelaku yang menentukan dan bertanggung jawab atas jalannya kegiatan ekonomi) atau sebagai **objek** (sekadar faktor produksi yang dieksploitasi demi efisiensi dan keuntungan). Sistem ekonomi kapitalisme liberal, dalam praktiknya, kerap menjatuhkan manusia—khususnya buruh dan pekerja—pada posisi objek: tenaga kerjanya dihargai sebatas nilai produktivitasnya di pasar, tanpa memandang martabat kemanusiaannya secara utuh. Sebaliknya, baik sistem ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam secara tegas menempatkan manusia sebagai **subjek** ekonomi—pelaku aktif yang memiliki martabat, kehendak bebas yang bertanggung jawab, dan tujuan hidup yang melampaui sekadar produksi dan konsumsi material.

### 2. Manusia sebagai Subjek dalam Perspektif Pancasila

Dalam kerangka Pancasila, manusia dipandang sebagai subjek ekonomi yang utuh (*homo integralis*)—bukan semata makhluk ekonomi (*homo economicus*), melainkan makhluk yang memiliki dimensi religius, moral, sosial, dan budaya sekaligus. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menjadi rujukan utama bahwa manusia dalam aktivitas ekonominya harus diperlakukan secara adil dan bermartabat, tidak boleh direduksi menjadi sekadar alat produksi. Konsekuensinya, kebijakan ekonomi nasional—mulai dari ketenagakerjaan, distribusi sumber daya, hingga perlindungan sosial—harus berangkat dari penghormatan terhadap martabat manusia sebagai subjek, bukan objek pembangunan.

Mubyarto, salah satu penggagas utama konsep Ekonomi Pancasila, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus bersifat *humanistis*, yakni pembangunan yang ditujukan untuk memanusiakan manusia, bukan sebaliknya menjadikan manusia sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi semata.

### 3. Manusia sebagai Subjek dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, kedudukan manusia sebagai subjek ekonomi berakar dari statusnya sebagai *khalifah* dan *'abd* (hamba Allah), sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab C. Sebagai subjek, manusia diberi kebebasan berikhtiar (*ikhtiyar*) dalam mencari rezeki, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas (*laissez-faire*), melainkan kebebasan yang terikat pada koridor syariah. Al-Qur'an secara eksplisit menyebut manusia sebagai makhluk yang dimuliakan (Q.S. Al-Isra: 70), sehingga aktivitas ekonomi apa pun tidak boleh mendegradasi martabat kemanusiaan, baik dirinya sendiri maupun orang lain.

Sebagai subjek, manusia dalam ekonomi Islam juga memiliki hak untuk memiliki harta (*haq al-tamalluk*), hak untuk bekerja, serta kewajiban untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada yang berhak melalui zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, manusia bukan objek pasif dari mekanisme pasar, melainkan agen moral yang aktif membentuk keadilan ekonomi.

### 4. Perbandingan Kedudukan Subjek dalam Tiga Paradigma

|---|---|---|---|

---

## B. Konsep Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

### 1. Homo Economicus: Manusia Rasional-Egois

Sebagaimana telah disinggung, *homo economicus* adalah konstruksi manusia dalam ekonomi klasik-neoklasik yang bercirikan rasionalitas instrumental: setiap individu bertindak untuk memaksimalkan kepuasan (*utility*) atau keuntungan pribadinya berdasarkan kalkulasi untung-rugi. Asumsi ini melahirkan efisiensi analitis namun mereduksi kompleksitas manusia menjadi satu dimensi semata: manusia sebagai kalkulator kepentingan diri.

Kelemahan mendasar dari konsep ini adalah pengabaian terhadap dimensi altruisme, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial—padahal dalam realitas empiris, manusia kerap bertindak di luar logika untung-rugi murni, misalnya berderma, berkorban untuk keluarga, atau menaati norma agama meski secara material merugikan.

### 2. Homo Islamicus: Manusia Rasional-Spiritual

*Homo Islamicus* hadir sebagai kritik sekaligus alternatif. Manusia dalam pandangan ini tetap rasional, namun rasionalitasnya bersifat *maqashidi*—diarahkan oleh tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) yang mencakup pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, keputusan ekonomi *homo Islamicus* tidak semata mempertimbangkan maslahat duniawi, tetapi juga maslahat ukhrawi.

Ciri utama *homo Islamicus*:

- Rasionalitas dibingkai nilai (*value-oriented rationality*), bukan rasionalitas bebas nilai;

- Orientasi ganda: dunia (*falah fi al-dunya*) dan akhirat (*falah fi al-akhirah*);

- Altruisme institusional melalui zakat, wakaf, dan sedekah sebagai bagian integral—bukan pelengkap—dari perilaku ekonomi.

### 3. Manusia Pancasila: Manusia Rasional-Kekeluargaan

Konsep "Manusia Pancasila" dalam wacana Ekonomi Pancasila (dikembangkan oleh Mubyarto, Sri-Edi Swasono, dan lainnya) menggambarkan manusia yang rasional namun rasionalitasnya bersifat *sosio-kolektif*, dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Manusia Pancasila bukan individu atomistik yang berdiri sendiri, melainkan individu yang eksistensinya terjalin dalam jaringan sosial-komunal (keluarga, desa, koperasi, bangsa).

Ciri utama Manusia Pancasila:

- Rasionalitas kolektif: keputusan ekonomi mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat;

- Nilai kebersamaan lebih diutamakan daripada kompetisi murni, tanpa menegasikan hak individu;

- Berpijak pada keseimbangan antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (kelima sila sekaligus).

### 4. Sintesis Integratif

Ketiga konsep tersebut dapat disintesiskan dalam sebuah kontinum: jika *homo economicus* berada di kutub individualisme-materialisme, maka *homo Islamicus* dan Manusia Pancasila sama-sama bergerak ke arah keseimbangan antara individu, sosial, dan spiritual—meski dengan sumber otoritas normatif yang berbeda (Islam bersumber pada wahyu, Pancasila bersumber pada konsensus nilai kebangsaan yang juga mengakui dimensi ketuhanan).

Sintesis integratif ini menghasilkan gambaran manusia ekonomi ideal Indonesia: manusia yang rasional dalam mengelola sumber daya, namun rasionalitasnya tunduk pada nilai ketuhanan, terikat tanggung jawab sosial-kekeluargaan, dan berorientasi pada kesejahteraan lahir-batin, bukan sekadar akumulasi materi.

---

## C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

### 1. Konsep Khalifah fil Ardh

Konsep *khalifah fil ardh* (Q.S. Al-Baqarah: 30) menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah untuk menjadi wakil-Nya dalam mengelola bumi. Sebagai khalifah, manusia memikul amanah (*trusteeship*) untuk:

- Memakmurkan bumi (*ta'mir al-ardh*) melalui aktivitas produktif;

- Menjaga kelestarian alam dan mencegah kerusakan (*ifsad fil ardh*);

- Mendistribusikan hasil bumi secara adil kepada sesama manusia;

- Mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan tersebut kepada Allah kelak.

Tanggung jawab kekhalifahan ini bersifat individual sekaligus kolektif—setiap manusia adalah khalifah atas dirinya, keluarganya, dan lingkup tanggung jawabnya masing-masing, namun secara kolektif umat manusia juga memikul tanggung jawab bersama atas keberlangsungan bumi secara keseluruhan.

### 2. Konsep Warga Negara dalam Pancasila

Sejalan dengan hal tersebut, konsep warga negara dalam kerangka Pancasila juga menekankan **tanggung jawab kolektif**. Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menempatkan setiap warga negara bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan sosial tersebut. Konsep ini termanifestasi dalam berbagai kewajiban kewarganegaraan: membayar pajak, menaati hukum, berpartisipasi dalam pembangunan, serta menjaga sumber daya alam sebagai milik bersama (sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat).

### 3. Titik Temu: Tanggung Jawab Bersama atas Sumber Daya

Baik konsep khalifah maupun konsep warga negara Pancasila sama-sama menolak pandangan bahwa sumber daya alam adalah milik bebas yang dapat dieksploitasi tanpa batas oleh individu atau korporasi. Keduanya menegaskan prinsip **tanggung jawab bersama (*collective responsibility*)**:

| Dimensi | Khalifah fil Ardh | Warga Negara Pancasila |

|---|---|---|

| Sumber otoritas | Allah SWT (wahyu) | Konstitusi & konsensus kebangsaan |

| Objek tanggung jawab | Bumi dan seisinya | Sumber daya alam & kekayaan bangsa |

| Bentuk pertanggungjawaban | Akhirat (hisab) | Hukum negara & moral sosial |

| Prinsip pengelolaan | Amanah, keadilan, keberlanjutan | Dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat |

Sintesis dari kedua konsep ini melahirkan kesadaran bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi—baik dalam bingkai keagamaan maupun kebangsaan—bukanlah hak eksklusif segelintir pihak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sekaligus kepada sesama warga bangsa.

---

## D. Keseimbangan antara Kepentingan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

### 1. Tiga Dimensi Kepentingan

Baik sistem ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam berupaya menjaga keseimbangan di antara tiga dimensi kepentingan yang seringkali dipertentangkan secara ekstrem oleh ideologi ekonomi lain:

1. **Kepentingan Individu**: hak atas kepemilikan pribadi, insentif untuk berusaha, dan kebebasan berikhtiar;

2. **Kepentingan Kolektif**: kesejahteraan bersama, keadilan distribusi, dan solidaritas sosial;

3. **Kepentingan Ilahi**: kepatuhan terhadap nilai dan aturan yang bersumber dari Tuhan (baik melalui syariah dalam Islam, maupun nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila).

### 2. Keseimbangan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menjaga keseimbangan ini melalui mekanisme yang terstruktur:

- **Individu**: diakui haknya untuk memiliki harta (*milkiyah fardiyah*) dan berusaha secara bebas dalam batas halal;

- **Kolektif**: diwujudkan melalui zakat (wajib), infak, sedekah, wakaf, serta larangan monopoli (*ihtikar*) dan penimbunan (*iktinaz*);

- **Ilahi**: seluruh aktivitas ekonomi tunduk pada hukum syariah—larangan riba, gharar, maysir, dan kewajiban menegakkan keadilan (*'adl*) dalam setiap transaksi.

Ketiganya tidak saling meniadakan, melainkan saling menopang: kepentingan individu yang dikelola secara halal akan menghasilkan kekayaan yang, melalui zakat, mengalir untuk kepentingan kolektif, dan seluruh proses ini bernilai ibadah karena dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah.

### 3. Keseimbangan dalam Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila menjaga keseimbangan serupa melalui:

- **Individu**: diakui hak milik pribadi dan kebebasan berusaha, sebagaimana dijamin dalam sistem ekonomi pasar yang diatur;

- **Kolektif**: diwujudkan melalui asas kekeluargaan, koperasi sebagai *soko guru* perekonomian, serta penguasaan negara atas cabang produksi vital untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945);

- **Ilahi**: dijamin melalui sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menjadi payung nilai bagi seluruh sila lainnya, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

### 4. Ilustrasi Keseimbangan

Dapat digambarkan sebagai tiga sudut segitiga yang saling menopang:

```

KEPENTINGAN ILAHI

(Syariah / Ketuhanan YME)

/ \

/ ⚖️ \

/ \

KEPENTINGAN ----------------KEPENTINGAN

INDIVIDU KOLEKTIF

(hak milik, ikhtiar) (zakat/kekeluargaan,

keadilan sosial)

```

Ketimpangan pada salah satu sudut akan merusak keseimbangan sistem secara keseluruhan: dominasi kepentingan individu tanpa kendali akan melahirkan kapitalisme eksploitatif; dominasi kepentingan kolektif tanpa ruang individu akan melahirkan sosialisme yang mematikan insentif; dan hilangnya dimensi ilahi akan melahirkan sekularisasi ekonomi yang kehilangan kompas moral.

---

## E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

### 1. Ketuhanan sebagai Sila Pertama dan Payung Seluruh Sila

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", bukanlah sekadar salah satu dari lima sila yang berdiri sejajar, melainkan berfungsi sebagai *fundamental norm* atau sila yang menjiwai keempat sila lainnya. Notonagoro dan para pendiri bangsa menegaskan bahwa nilai ketuhanan menjadi sumber moral tertinggi yang meresapi nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial—termasuk dalam penataan sistem ekonomi nasional.

### 2. Titik Temu Ontologis dengan Islam

Di sinilah letak titik temu ontologis (menyangkut hakikat keberadaan) yang paling fundamental antara ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam: **keduanya mengakui Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi** yang menjadi rujukan dalam menata kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi. Perbedaannya terletak pada tingkat elaborasi normatif—Islam merumuskan secara rinci melalui syariah (hukum halal-haram, zakat, riba, dsb.), sementara Pancasila merumuskannya secara lebih umum sebagai nilai dasar yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan.

Bagi mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam, kedua sumber nilai ini pada praktiknya saling mengisi dan tidak bertentangan: nilai ketuhanan dalam Pancasila memberi ruang konstitusional bagi penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi (misalnya melalui perbankan syariah, zakat sebagai pengurang pajak, dan lembaga wakaf), sementara nilai syariah memberi kedalaman dan kerincian teknis atas prinsip ketuhanan yang secara umum termaktub dalam Pancasila.

### 3. Implikasi Titik Temu Ontologis terhadap Sistem Ekonomi

Titik temu ontologis pada nilai ketuhanan ini melahirkan beberapa implikasi penting:

1. **Penolakan sekularisme ekonomi mutlak**: baik Pancasila maupun Islam menolak pandangan bahwa ekonomi adalah wilayah bebas nilai yang terpisah dari agama dan moralitas;

2. **Legitimasi bagi lembaga ekonomi berbasis nilai keagamaan**: seperti perbankan syariah, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dan lembaga wakaf, yang mendapat pengakuan dan dukungan konstitusional;

3. **Etika sebagai batas normatif pasar**: mekanisme pasar tidak dibiarkan bergerak liar tanpa kendali moral, karena baik nilai ketuhanan dalam Pancasila maupun syariah dalam Islam menjadi rambu-rambu etis yang membatasi perilaku ekonomi yang zalim dan eksploitatif.

### 4. Kesimpulan Titik Temu

Dengan demikian, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bukan hanya menjadi titik temu simbolis, melainkan titik temu **ontologis**—menyangkut cara pandang paling mendasar tentang hakikat realitas dan posisi manusia di dalamnya: bahwa manusia bukanlah pusat mutlak (antroposentrisme) yang berhak menentukan nilai secara sepenuhnya bebas, melainkan makhluk yang keberadaannya dan seluruh aktivitasnya—termasuk aktivitas ekonomi—senantiasa berada dalam bingkai hubungannya dengan Tuhan sebagai sumber nilai dan tujuan akhir kehidupan (teosentrisme).

---

## Rangkuman Bab

Bab ini menunjukkan bahwa hakikat manusia dalam sistem ekonomi Pancasila dan Islam memiliki kesamaan mendasar: keduanya menempatkan manusia sebagai **subjek** yang bermartabat (bukan objek eksploitasi), sebagai pengemban **amanah** (khalifah/warga negara) yang bertanggung jawab, dan sebagai makhluk yang harus menjaga **keseimbangan** antara kepentingan individu, kolektif, dan ilahi. Titik temu paling mendasar dari kedua sistem ini bersifat **ontologis**, yaitu pengakuan bersama terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber nilai tertinggi yang menjiwai seluruh tatanan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.

---

### Pertanyaan Diskusi

1. Jelaskan mengapa manusia harus diposisikan sebagai subjek, bukan objek, dalam sistem ekonomi!

2. Bandingkan konsep *homo economicus*, *homo Islamicus*, dan Manusia Pancasila dalam sebuah tabel, lalu jelaskan sintesisnya!

3. Uraikan kesamaan tanggung jawab antara konsep khalifah fil ardh dan warga negara Pancasila terhadap sumber daya alam!

4. Gambarkan dan jelaskan keseimbangan tiga kepentingan (individu, kolektif, ilahi) dalam ekonomi Islam dan Pancasila!

5. Mengapa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa disebut sebagai titik temu ontologis, bukan sekadar titik temu normatif biasa?

1.https://www.alzaqa.com/2026/09/00112.html
2.https://www.alzaqa.com/2026/09/00021.html
3.https://www.alzaqa.com/2026/09/00024.html
4.https://www.alzaqa.com/2026/09/00028.html
5.https://www.alzaqa.com/2026/09/00033.html

Cari Blog Ini

Iqbal Zain Dzulfikar Jarkasi

BAB 1

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 2

BAB 16

BAB 13